Kasus Agung Podomoro, Indikasi RTR Rawan Pesanan

agung podomoro

Menyimak pemberitaan di berbagai media, baik cetak maupun elektronik dalam beberapa hari terakhir ini cukup mengejutkan sekaligus membuat prihatin. Dalam ekpose pemberitaan, Agung Podomoro Land sebagai salah satu raksasa developer properti Indonesia, tersandung masalah suap dan membuat Presiden Direktur-nya ditahan terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD DKI Jakarta.

Ariesman Widjaja selaku Presdir PT Agung Podomoro Land (APL) diduga menjadi pihak yang menyuap Mohamad Sanusi yang ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Anti Rasuah (KPK). M Sanusi atau biasa dipanggil Bang Uci sehari-hari adalah Ketua Komisi D, yaitu komisi yang membidangi pembangunan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Erat kaitannya, antara jabatan yang diembannya dengan hajat reklamasi pantai di Utara Jakarta yang diincar oleh para pengembang properti.

M Sanusi tidak lain merupakan adik dari Mohamad Taufik yaitu Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. M Sanusi dicokok KPK pada 31 Maret 2016 bersama dengan Personal Asistant dari PT APL bernama Trinanda Prihantoro saat melakukan transaksi suap untuk tahap kedua dengan nilai sebesar Rp 140 juta. Tahap pertama telah dilakukan dengan nilai suap sebesar Rp 1 miliar. Belakangan diamini oleh Pengacara Ariesman Widjaja bahwa telah diberikan total sejumlah Rp 2 miliar dari Agung Podomoro.

Baca juga: Sedayu Dan Podomoro, Serupa Tapi Tak Sama

 

draft raperdaTerdapat dua Raperda yang menjadi pangkal masalah suap yang saat ini masih dalam taraf pembahasan di DPRD DKI Jakarta melalui Badan Legislasi Daerah (Balegda), masing-masing yaitu, Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035, dan Raperda tentang Rencata Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Draft raperda RTR Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara menyebutkan bahwa kawasan reklamasi dapat dimanfaatkan lewat kerja sama antara pemda dengan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Untuk kegiatan tersebut pengembang dikenakan kewajiban, konstribusi, dan tambahan konstribusi.

Tambahan konstribusi itu sendiri nantinya dimaksudkan untuk revitalisasi kawasan Utara Jakarta, maupun revitalisasi daratan Jakarta secara keseluruhan. Mengenai besaran tambahan konstribusi dihitung sebesar 15% dari nilai NJOP total lahan yang dapat dijual pada tahun tambahan konstribusi tersebut dikenakan.

Besaran 15% inilah yang coba ditawar oleh PT Agung Podomoro melalui tangan DPRD DKI Jakarta menjadi hanya 5% saja, tentunya dengan sejumlah fee yang mungkin sudah disepakati. Namun upaya tersebut kandas setelah terkuak OTT oleh KPK.

Baca juga: Profil Ciputra Dan Kerajaan Bisnis Propertinya

 

reklamasi jakartaDampak yang akan dirasakan dalam perkembangan bisnis Agung Podomoro Group ke depan pasca kejadian tersebut diprediksi akan berpengaruh cukup besar, dimana pasar langsung merespon negatif, dan pada lantai perdagangan bursa, saham Agung Podomoro diberitakan turun hingga 10%.

Pemberitaan nampaknya masih terus berlanjut mengupas misteri dibalik reklamasi Pantai Jakarta Utara, dan bahkan masalah suap ini tidak hanya memakan korban dari pihak Agung Podomoro Land saja, tetapi juga tercium aroma dari pihak Agung Sedayu Group, yang notabene kompetitor utama Agung Podomoro Group. Meski baru sebatas masuk daftar cekal pihak imigrasi Indonesia, Bos Grup Agung Sedayu Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto dinilai KPK memiliki gelagat yang sama dengan seterunya.

Berkaca dari hal tersebut, terpapar dengan jelas bahwa setiap pembahasan yang berkenaan dengan rencana terhadap ruang, semisal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), atau pun Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK), memiliki potensi atau rawan terhadap “pesanan”, atau yang lumrah didengar dengan sebutan pasal titipan, tentunya dari pihak-pihak yang merasa berkepentingan (baca: “berkeinginan”).

Baca juga: Agung Sedayu Group Kembangkan Grand Galaxy City di Kota Bekasi

 

reklamasi pantai jakarta utaraPesanan itu tidak lain adalah pesanan sebuah rencana terhadap ruang menyangkut legalisasi pemanfaatannya di kemudian hari, bisa juga terkait proporsi lahan yang boleh dimanfaatkan, atau juga seperti kasus suap reklamasi ini, yaitu menyangkut besaran tambahan konstribusi.

Yang mungkin dicermati oleh KPK yaitu menyangkut kekuatan kapital yang mampu men-drive sebuah kebijakan, dan ketika kebijakan diakomodir dalam sebuah bungkus “pesanan”, maka sejatinya akan ada pihak yang hak-haknya berpotensi terancam. Menjadi semakin terancam ketika kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip sustainable development.

Sebagai sebuah dokumen yang mengikat dan menjadi pedoman pelaksanaan anggaran, dokumen rencana ruang memiliki nilai yang strategis seperti halnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau pun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keduanya dapat berdiri sejajar dan bahu membahu menjadi guidance bagi seorang kepala daerah.

Semoga saja, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi para pemangku kepentingan, utamanya dalam setiap pembahasan rencana tata ruang, dengan lebih mengedepankan kepentingan umat secara jangka panjang ketimbang kepentingan sesaat bagi sekelompok orang.

Semoga juga, prinsip sustainable development menjadi landasan dalam setiap pengambilan kebijakan rencana tata ruang oleh para pemangku kepentingan.[ppc]

 

Sumber gambar: blog.blockbrief.com, bdp.com, 1.bp.blogspot.com

 

Be Sociable, Share!

One thought on “Kasus Agung Podomoro, Indikasi RTR Rawan Pesanan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.