Penyederhanaan Regulasi Pengembang Properti

Pengembang properti atau biasa disebut sebagai developer memang merupakan salah satu pihak yang berperan aktif dalam permasalahan usaha properti.

Di Indonesia sendiri banyak orang yang memiliki usaha atau profesi sebagai pengembang properti atau developer tersebut.

Namun sayangnya, regulasi pengembang properti sebelumnya masih dianggap belum ramah bagi pelaku usaha atau pengembang properti itu sendiri.

Belum ramahnya regulasi tersebut masih berkutat pada permasalahan investasi, perpajakan, serta pengurusan izin bagi pelaku usaha pengembang properti yang masih tidak efisien bagi para developer.

Maka dari itu, pemerintah berupaya untuk menyederhanakan regulasi pengembang properti dengan harapan agar tingkat investasi properti atau penyedia properti lebih meningkat lagi di Indonesia.

Dan berikut ini merupakan informasinya untuk Anda.

Proses Penyederhanaan Regulasi Pengembang Properti

properti regulasi

Upaya pemerintah dalam proses penyederhanaan regulasi pengembang properti ini diwujudkan dalam usaha dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan untuk mengeluarkan aturan atau regulasi baru yang menyangkut permasalahan penyederhanaan tersebut.

Penyederhanaan regulasi untuk pengembang properti tersebut sebenarnya berkutat pada permasalahan proses penelitian atau pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) Final yang merupakan hak bagi para wajib pajak atau yang dalam hal ini adalah pengembang properti atau developer itu sendiri.

Aturan yang dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan tersebut tertuang dalam Peraturan DJP No. PER-26/PJ/2018 yang telah diterbitkan pada tanggal 22 November 2018 lalu.

Peraturan ini juga secara sah merubah regulasi pengembang properti sebelumnya yang dicantumkan pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ/2017.

Pokok-pokok Penyederhanaan Regulasi Pengembang Properti

Setidaknya ada 4 (empat) pokok penyederhanaan regulasi pengembang properti yang kemudian menjadi berubah dengan turunnya peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemetrian Keuangan tersebut. Dan hal ini akan dijabarkan sebagai berikut :

1.     Pokok Pengaturan Kelengkapan Berkas Permohonan

Perubahan atau penyederhanaan regulasi pengembang properti yang pertama adalah menyangkut masalah pengaturan kelengkapan berkas permohonan.

Jika sebelumnya para pengembang properti harus melampirkan surat permohonan yang dilampiri dengan SSP, Surat Pernyataan fotokpi seluruh bukti penjualan, SPPT PBB.

KTP/Pasport, PPJB dan surat kuasa, maka akan dirubah menjadi hanya dengan melampirkan surat permohonan dan juga daftar pembayaran PPh saja sudah cukup.

2.     Pokok Pengaturan Penyampaian Dokumen

Kemudian, regulasi pengembang properti juga disederhanakan menyangkut permasalahan penyampaian dokumen yang awalnya harus disampaikan hanya secara manual, akan tetapi saat ini bisa berubah menjadi manual dan juga secara elektronik.

3.     Pokok Pengaturan Permohonan Penelitian

Pokok yang ketiga dari penyederhanaan regulasi pengembang properti adalah mengenai permohonan penelitian. Pada awalnya satu permohonan penelitian hanya akan berlaku juga untuk satu objek yang akan diteliti, kemudian akan berubah menjadi satu permohonan bisa digunakan untuk beberapa objek dan menjadi multi payment atau multi pembayaran dalam satu lampiran.

4.     Pokok Pengaturan Jangka Waktu

Dan yang terakhir adalah penyederhanaan regulasi mengenai pokok pengaturan jangka waktu. Pada peraturan sebelumnya maka masa atau jangka waktu yang dibutuhkan adalah dalam jangka waktu tiga hari kerja. Akan tetapi setelah pergantian regulasi maka berubah menjadi tiga hari kerja untuk jumlah bukti pembayaran yang mencapai hingga 10 bukti pembayaran.

Kemudian juga berlaku selama jangka waktu 10 hari kerja untuk jumlah payment atau pembayaran yang memiliki lebih dari 10 bukti pembayaran tersebut.

Dengan adanya aturan baru yang menyangkut regulasi pengembang properti ini, banyak pihak yang menyambut positif terhadap upaya pemerintah untuk berusaha semaksimal mungkin meneyederhanakan regulasi yang berlaku baik para pengembang properti yang tentu nantinya akan berdampak pada konsumen properti itu sendiri.

Selain itu, sambutan prositif dan antusias tentunya datang dari para pelaku usaha pengembang di bidang properti yang menganggap bahwa adanya penyederhanaan regulasi pengembang properti yang baru ini, akan bisa membawa kemudahan dan efisiensi dalam administrasi yang menyangkut masalah perpajakan di daerah properti itu sendiri.

Namun memang yang diharapkan adalah bahwa upaya penyederhanaan regulasi seperti ini tidak hanya ditujukan untuk pengembang saja akan tetapi juga kepada semua pihak yang terkait di bidang properti agar semua urusan atau transaksi di bidang properti bisa lebih efektif dan efisien.[pp]

Sumber gambar: Really Moving

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.